Perihal CEDS

Center for Economics and Development Studies (CEDS) atau dikenal pula dengan nama Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) adalah lembaga penelitian terkemuka di Indonesia dalam bidang kajian ilmu ekonomi dan studi pembangunan. CEDS adalah sebuah lembaga di bawah Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia. CEDS terlibat sangat aktif dalam berbagai kegiatan penelitan bersama mitra kerja nasional dan internasional, seperti Global Development Network (GDN), East Asian Development Network (EADN), Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), dan lain-lain. Menurut database RePEC (Research Paper in Economics) – sebuah database terkemuka untuk publikasi dan institusi – CEDS menempati posisi ketiga di antara lembaga penelitian ekonomi lainnya di Indonesia dalam hal jumlah dan dampak dari hasil penelitiannya. CEDS juga secara aktif mengambil peran dominan dalam sebuah jaringan knowledge sharing di antara para akademisi Indonesia melalui kegiatan pelatihan dan penelitian. CEDS berupaya untuk berkontribusi terhadap masa depan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan melalui kegiatan penelitian yang relevan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang studi pembangunan.

Perihal Keberpihakan

Debat publik mengenai keberhasilan pembangunan sering mengkerucut pada silang pendapat antara klaim pemerintah tentang berhasilnya pembangunan di satu sisi, dan keraguan bahkan penolakan masyarakat karena berbedanya fakta yang terjadi di lapangan di sisi lain.

Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Pengkajian Ekonomi atau LP3E, lembaga dibawah Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran atau dikenal juga sebagai Center for Economics and Development Studies (CEDS) melihat bahwa sering inti permasalahan bukan pada salahnya metode perhitungan indikator-indikatornya, tetapi masyarakat memang melihat dan merasakan hal-hal yang tidak terepresentasikan oleh indikator-indikator itu.

Indikator-indikator pembangunan terutama yang bersifat makro seperti pendapatan per kapita, misalnya, adalah ukuran rata-rata yang mengabaikan siapa yang menikmatinya. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2011 adalah Rp 32 juta per tahun atau 11 juta per bulan per keluarga. Betulkah kebanyakan rakyat Indonesia sesejahtera itu? Bank Dunia menghitung bahwa penduduk miskin Indonesia yaitu yang hidup dibawah Rp 10.000 per hari per orang masih lebih dari 100 juta orang. Ini artinya pembangunan ekonomi kita ternyata sebagian besar masih dinikmati segelintir orang saja. Jika demikian, tentu wajar sebagian besar masyarakat merasa tidak terwakili dengan klaim keberhasilan pembangunan yang hanya dihitung dengan pendapatan per kapita.

Selain itu berbagai indikator pembangunan manusia yang diumumkan pemerintah seperti tingkat partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan dan lain sebagainya hanya dilaporkan nilai rata-rata nasionalnya saja. Jarang sekali masyarakat dapat mengakses informasi bagaimana kemajuan golongan masyarakat 20% termiskin misalnya dalam indikator-indikator tersebut.

Oleh karena itu LP3E/CEDS menganggap wajar jika pertentangan-pertentangan tentang kemajuan pembangunan sering mengemuka dalam konteks debat publik di berbagai arena baik media mapun politik. Sayangnya, sampai detik ini pemerintah masih memonopoli peran penyediaan indikator-indikator pembangunan tersebut. Ini membuat masyarakat berada dalam posisi sulit karena tidak memiliki indikator-indikator pembanding yang bisa dipertanggunjawabkan secara akademis.

Disinilah CEDS, sebagai sebuah lembaga yang mengemban misi penelitian dan juga pengabdian masyarakat tergugah untuk berperan lebih banyak dengan meluncurkan sebuah keberpihakan.org, sebuah dashboard online yang diharapkan akan menjadi portal tempat masyarakat dapat mengakses berbagai indikator-indikator pembangunan alternatif yang lebih berpihak atau mewakili rakyat banyak. Dengan adanya dashboar ini diharapkan posisi masyarakat dalam berkontribusi terhadap debat publik akan menjadi lebih baik dan kebijakan pemerintah menjadi lebih terkontrol dan pada akhirnya pembangunan menjadi lebih berpihak kepada rakyat.